Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa para hakim tidak perlu melakukan cuti massal untuk memprotes perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hidup mereka. Menurutnya, ada cara lain yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus mogok kerja secara serentak.
“Sebaiknya hakim menyampaikan aspirasi tanpa melakukan aksi-aksi seperti itu. Ketua Komisi Yudisial (KY) juga telah bertemu dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto, untuk membahas kesejahteraan hakim,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Ketua Harian Partai Gerindra itu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan merealisasikan sejumlah usulan terkait peningkatan kesejahteraan hakim.
“Usulan-usulan tersebut sudah disampaikan, dan insya Allah akan direalisasikan saat pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang,” tambahnya.
Sebelumnya, para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan cuti massal sebagai respons terhadap rendahnya gaji dan tunjangan yang diterima selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan kesulitan yang dihadapi, mulai dari masalah tempat tinggal hingga keuangan saat bertugas di daerah.
Dalam situasi ini, para hakim juga dituntut untuk menjaga independensi dan tidak tergoda oleh iming-iming oknum yang sedang berperkara. Solidaritas Hakim Indonesia menyampaikan rencana aksi cuti bersama yang terdiri dari tiga poin: pertama, hakim yang mengambil cuti akan berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa; kedua, hakim yang tidak berangkat akan berdiam di rumah sebagai bentuk dukungan; ketiga, hakim yang cuti tahunan sudah habis akan mengosongkan jadwal sidang antara 7-11 Oktober 2024.
