Ramai diberitakan atas dugaan bocornya data NPWP yang mencuat karena pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, ia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret, di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, surat elektronik (email), dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.
Merespons itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Ali Imron Bafadal menilai kejadian atas diretasnya data NPWP menjadi ‘pukulan’ kembali bagi pemerintah Indonesia. Hal itu ia sampaikan kepada Kementerian Kominfo yang hadir dalam Raker Komisi I DPR RI.
“Bahkan mereka kelompok ini pernah menantang kita untuk menunggu kapan untuk digerebek gitu Pak,” ujar Ali Imron dalam Raker Komisi I DPR RI bersama Menko Polhukam dan Kementerian Kominfo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/09/2024).
Maka dari itu, dirinya berharap, akan ada koordinasi lebih guna mengambil tindakan lebih lanjut. Terlebih menurutnya, Bjorka sendiri pernah ditindak dengan penahanan di luar negeri. “Nah dengan koordinasi dari Kominfo ini kita ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ucapnya.
Selain itu, ia juga berharap Menkopolhukam dapat memberikan kebijakan terkait koordinasi antara Kementerian Kominfo dengan lembaga seperti BSSN di masa mendatang. Agar ketika kejadian serupa terjadi, tidak ada tumpang tindih maupun saling memojokkan siapa yang benar maupun siapa yang salah.
“Mudah-mudahan Menkopolhukam dapat memberikan kebijakan-kebijakan kepada dua lembaga (Kominfo dan BSSN) kita dengan satu lembaga ini untuk betul-betul bekerja dengan kebijakan yang sudah diberikan,” pungkasnya.
